Didorong lebih banyak peran swasta dalam pembiayaan proyek itu.
 |
| Desain Jembatan Selat Sunda |
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan bahwa proyek Jembatan Selat Sunda tetap merupakan salah satu proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), meskipun tidak masuk dalam prioritas dilaksanakan pada daftar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
Diharapkan, revisi perpres terkait skema pendanaan proyek itu dapat segera diselesaikan tujuh kementerian terkait. "Perpres ini masih dibahas di Tim Tujuh. Kalau di sana cepat, masih ada waktu untuk mengejar 2014," ujar Lukita di kantornya, Jakarta, Senin 8 April 2013.
Lukita menjelaskan, proyek Jembatan Selat Sunda tidak masuk dalam RKP 2014, karena pembiayaannya akan didominasi oleh sektor swasta. "Saya kira itu rencananya bukan APBN. Itu rencananya lebih banyak swasta," kata Lukita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pun membenarkan bahwa peran swasta akan lebih banyak dalam pendanaan proyek ini.
"Itu sudah masuk MP3EI kok. Kalau masuk di dalam RKP berarti APBN. Saya tidak setuju masuk APBN, karena terlalu besar biaya APBN untuk itu. Harus kami dorong ke arah PPP (public private partnership)," ujar Hatta.
Menurut Hatta, hal ini juga merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Tujuh. Karena itu, peran APBN dalam pembiayaan proyek tersebut sangat dihindari.
"Kami masih perlu untuk rumah sakit, bendungan, jalan, dan irigasi," kata Hatta.(art)
Diharapkan, revisi perpres terkait skema pendanaan proyek itu dapat segera diselesaikan tujuh kementerian terkait. "Perpres ini masih dibahas di Tim Tujuh. Kalau di sana cepat, masih ada waktu untuk mengejar 2014," ujar Lukita di kantornya, Jakarta, Senin 8 April 2013.
Lukita menjelaskan, proyek Jembatan Selat Sunda tidak masuk dalam RKP 2014, karena pembiayaannya akan didominasi oleh sektor swasta. "Saya kira itu rencananya bukan APBN. Itu rencananya lebih banyak swasta," kata Lukita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pun membenarkan bahwa peran swasta akan lebih banyak dalam pendanaan proyek ini.
"Itu sudah masuk MP3EI kok. Kalau masuk di dalam RKP berarti APBN. Saya tidak setuju masuk APBN, karena terlalu besar biaya APBN untuk itu. Harus kami dorong ke arah PPP (public private partnership)," ujar Hatta.
Menurut Hatta, hal ini juga merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Tujuh. Karena itu, peran APBN dalam pembiayaan proyek tersebut sangat dihindari.
"Kami masih perlu untuk rumah sakit, bendungan, jalan, dan irigasi," kata Hatta.(art)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.