Jakarta • Komisi VI DPR
meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk bersikap tegas terhadap
penyelesaian kondisi keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati)
yang hingga kini masih terus merugi."Pak Menteri harus punya ketegasan. Kalau Merpati mau disehatkan harus dijadikan anak usaha PT Garuda Indonesia. Kalau mau dimatikan, ya matikan segera," kata anggota Komisi VI DPR, Lili Asjudiredja, saat Rapat Kerja dengan Dahlan Iskan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/4).
Menurut Lili, langkah tersebut merupakan pilihan yang harus ditempuh jika ingin Merpati tetap beroperasi dengan kondisi yang sehat.
Sementara itu, anggota lainnya Nasril Bahar dari Fraksi PAN menuturkan, kondisi Merpati saat ini semakin mengenaskan karena tidak ada penyelesaian yang jelas.
"Penyelesaian Merpati jangan berlarut-larut. Kalau mau dimatikan, ya matikan segera. Kalau dihidupkan, ya hidupkan saja," tegas Nasril.
Menurut Nasril, Dahlan cenderung melakukan politik pembiaran terhadap Merpati.
"Merpati tidak bisa bangkit, di sisi lain juga kesulitan membayar gaji karyawan. Ini yang harus diselesaikan," ujar Nasril.
Untuk itu tambahnya, Dahlan harus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Merpati tersebut.
"Dalam kondisi apapun BUMN itu tidak boleh merugi, tapi kalau kondisi Merpati sudah seperti ini seharusnya ada langkah pasti dari pemerintah," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dahlan Iskan mengatakan ide agar Merpati diambilalih Garuda sudah pernah dibahas.
Masalahnya tambah Dahlan, saat ini Garuda sedang dalam kondisi baik sehingga belum tentu baik bagi perusahaan itu untuk mengambilalih Merpati.
"Jangan sampai Garuda yang sedang dalam posisi "terbang tinggi" operasionalnya terganggu hanya karena mengakuisisi Merpati," ujar Dahlan.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan Garuda saat ini tidak terlepas dari Komisi VI DPR yang terus mendukung restrukturisasi Garuda.
"Saya tidak ingin pekerjaan Komisi VI DPR yang mampu membangkitkan Garuda kembali sia-sia. Garuda jangan sampai nyungsep karena akan terbebani utang Merpati yang mencapai Rp 4 triliun," ujar Dahlan.
Menurutnya, masalah yang dihadapi Merpati saat ini sangat kompleks mulai dari beban utang yang terus membengkak juga dibebani besarnya jumlah karyawan.
"Jadi, siapapun yang menjadi Dirut Merpati, pasti akan kesulitan membenahi perusahaan," ujarnya.
Ia berpendapat, salah satu yang sedang dilakukan Merpati adalah mengkonversi utang menjadi saham (debt to equity swap).
Dengan mengkonversi utang menjadi saham, maka Merpati bisa mencari pinjaman dari perbankan.
"Jika sudah "bankable" Merpati harus bekerja keras mencari dana," ujarnya.
Masalahnya tambah mantan Dirut PT PLN ini, apakah Komisi VI merestui Merpati menempuh langkah konversi utang menjadi saham?
"Persoalannya itu saja. Tanpa pinjaman Merpati akan tetap menghadapi masalah yang sama (rugi)," ujar Dahlan.
Untuk itu, Dahlan meminta waktu khusus dengan Komisi VI untuk membahas lebih lanjut persoalan mendasar Merpati, yaitu menyelesaikan utang-utang lama.(R017/B012)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.