Perdagangan Indonesia-China tidak memakai dolar Amerika lagi, tapi pakai mata uang sendiri
Wakil Presiden Boediono dan PM China, Wen Jiabao (www.wapresri.go.id/ Yopie Hidayat)
VIVAnews - Kunjungan Wakil Presiden Boediono ke China pada 19-20 Oktober 2010 membuahkan sejumlah kesepakatan bersama yang penting bagi perekonomian kedua negara. Salah satu yang disepakati adalah, kedua negara sepakat melakukan perdagangan dengan menggunakan mata uang masing-masing.
Kedua negara selama ini sudah berinteraksi dalam perjanjian perdagangan bebas antara China dan ASEAN atau China Asean Free Trade Arrangement (CAFTA). CAFTA mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2010.
Wapres Boediono menegaskan bahwa CAFTA akan membawa manfaat dalam jangka panjang bagi kedua negara. Namun dalam jangka pendek ada konsekuensi di beberapa sektor yang akan akan terpengaruh oleh implementasi FTA.
"Tujuannya bukan unuk menunda atau mengurangi penerapan CAFTA, tapi kedua Pemerintahan harus memberi bantuan bagi industri yang terkena dampak jangka pendek. Sudah ada kesepakatan di antara menteri perdagangan kedua negara, kami mohon dua pemerintahan bisa mengawal kesepakatan ini," kata Wapres.
Berikut poin-poin hasil perjalanan Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri ke China:
1. Perdana Menteri China Wen Jiabao mempertimbangkan pemberian izin kepada Bank Mandiri untuk membuka cabang di Tiongkok. "Di Jakarta sudah ada dua bank Tiongkok. Pembukaan cabang Mandiri, bank milik negara yang juga terbesar di Indonesia, akan memperlancar hubungan perdagangan dan investasi kedua negara," tutur Wapres.
Wakil Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan dengan Boediono kemudian menegaskan, China akan mengizinkan Bank Mandiri membuka cabang di Shanghai setelah melengkapi dokumen.
2. Kedua pemimpin juga mendiskusikan pelaksanaan perjanjian pembiayaan perdagangan dengan mata uang negara masing-masing. Wapres menyampaikan, jika transaksi ekspor-impor antara Tiongkok dan Indonesia langsung menggunakan mata uang renminbi dan rupiah, perdagangan antara perusahaan Tiongkok dan Indonesia akan semakin lancar dan efisien, tidak perlu memakai dolar Amerika yang menambah biaya. "Ini sudah disepakati bank sentral kedua negara. Tinggal bagaimana implementasinya saja," tutur Wapres.
3. Penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Bank Eksim Indonesia dengan Industrial and Commercial Bank of China. Kerjasama ini akan meningkatkan intensitas perdagangan kedua negara.
4. China menawarkan kerjasama di bidang pertahanan termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan. Pemerintah Indonesia menyambutnya dengan membuka peluang bisnis industri strategis lainnya seperti, perkapalan dan pertambangan.
5. Kesepakatan antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan perusahaan kontraktor untuk gas handling and processing, Tractebel Gas Engineering, dan perusahaan design engineering perkapalan, Shanghai Odely Marine Engineer Co Ltd. Penandatanganan kerja sama itu untuk meningkatkan kemampuan PT Dok dalam membangun kapal-kapal tanker, khususnya LPG Tanker Indonesia.
6. Kesepakatan antara perusahaan galangan kapal swasta Indonesia, PT Daya Radar Utama, dengan perusahaan industri pembuatan kapal terbesar di China, Jiangsu Eastern Heavy Industry Co Ltd. Kesepakatan itu bertujuan untuk transfer teknologi dalam meningkatkan kemampuan industri galangan kapal nasional, sehingga secara bertahap mampu membangun kapal-kapal tanker berukuran besar di Indonesia.
7. Forum Energi Indonesia-China menyepakati tiga perjanjian kerja sama bilateral kedua negara. Kerja sama di bidang energi itu meliputi pengembangan tenaga listrik, pertambangan, dan migas. Pertama menyangkut pengembangan listrik di Bali Utara. Kesepakatan pertama soal pengembangan listrik itu untuk meningkatkan pasokan listrik sebesar 3x115 megawatt. Kerja sama itu dilakukan pihak swasta kedua negara atau secara business to business.
Kedua, kerja sama di industri barang jenis mangaan dari kawasan Indonesia Timur. "Khususnya dari Kupang. Dengan adanya industri tambang mangaan ini akan sangat membantu memajukan ekonomi masyarakat setempat," kata Mustafa Abu Bakar, Menteri Negara BUMN.
Kesepakatan kerja sama ketiga adalah pada sektor nonmigas. Sektor nonmigas yang dimaksud termasuk pengadaan peralatan untuk memproduksi listrik di dalam negeri. "Seperti trafo, broiler, dan lain-lain itu banyak yang kami datangkan dari China. Di samping itu ada yang dari Jerman, Eropa, dan Amerika," kata dia.
• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.