Dahlan Iskan. (TEMPO/Imam Sukamto)
TEMPO Interaktif, Jambi - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Dahlan Iskan, mengaku heran kenapa dalam kurun delapan bulan terakhir sudah empat kali gardu induk listrik di Jakarta mengalami kerusakan. Akibatnya, beberapa wilayah di kawasan ibu kota dan sekitarnya terpaksa dilakukan pemadaman bergilir.
"Saya merasa heran kok dalam delapan bulan sudah empat kali gardu induk listrik yang ada di Jakarta mengalami gangguan. Semua gardu yang alami gangguan itu bertegangan ekstra tinggi, yakni 150-500 megawatt, berasal dari merek yang sama, yakni Areva dan ABB", kata Dahlan Iskan kepada Tempo saat kunjungan kerja di Jambi, Jumat (15/10) malam.
Atas dasar itu, maka pihaknya dalam waktu dekat ini akan meminta perusahaan asal pembuat gardu itu untuk melakukan penelitian, apa penyebab sehingga masalah tersebut bisa terjadi.
"Kita akan meminta pihak pabrik asal pembuat gardu yang berasal dari negara Eropa itu melakukan penelitian, kenapa semua ini bisa terjadi? Bila memang ada kesalahan teknis berasal dari pabrik, maka bukan tidak mungkin kita akan menarik dan mengembalikannya kepada pihak pembuat," ujarnya.
Dahlan tidak menyebutkan secara rinci negara mana yang dimaksud sebagai pemasok gardu yang ada di Indonesia. Namun menurut dia, kerusakan tersebut bukan akibat usia alatnya yang sudah tua.
Solusi lain akan diambil pihak PLN untuk mengatasi hal tersebut, yakni kini sedang menjajaki kerja sama dengan Cina. "Bukan tidak mungkin kita juga akan membeli gardu buatan Cina," katanya.
PT PLN Persero sendiri sudah menganggarkan akan membeli sedikitnya enam unit gardu baru dari Cina berkapasitas tegangan ektra tinggi, yaitu 150-500 megawatt.
"Kita sudah punya rencana untuk membeli setidaknya enam unit gardu dari Cina untuk menambah daya dan menggantikan gardu yang sudah selayaknya harus diganti. Biayanya besar sekali, satu unit gardu tersebut mencapai kisaran harga Rp 100 miliar," ujarnya.
Sementara itu, menanggapi tentang upaya pengembangan jaringan listrik hingga ke pelosok pedesaan, menurut dia, masalah itu bukan kewenangan PLN, melainkan tugasnya pihak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.(SYAIPUL BAKHORI)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.